PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pegadilan untuk diadili; e. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG … Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Hakim adalah Hakim Karier dan Hakim ad hoc. 2. Hakim Karier adalah hakim pada pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung yang ditetapkan sebagai hakim tindak pidana korupsi. 3. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN … (2) Dalam hal putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk juga barang pihak ketiga yang mempunyai itikad baik, maka pihak ketiga tersebut dapat mengajukan surat keberatan kepada pengadilan yang bersangkutan, dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah putusan pengadilan diucapkan di sidang terbuka untuk umum. UU RI NO 31 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA … uu ri no 31 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.pdf. uu ri no 31 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.pdf. sign in. details
PUTUSAN Nomor 77/PUU-XII/2014 DEMI KEADILAN … - Pengadilan Tipikor memiliki kewenangan mengadili TPPU yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi, bukan mengadili tindak pidana ketentuan dalam UU 8/2010 ternyata merugikan hak-hak telah konstitusional Pemohon selaku Terdakwa yang sesungguhnya dijamin dan … BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG SISTEM PERADILAN … kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan merupakan unsur penting dan berkaitan satu sama lain. Sistem peradilan pidana sebagai suatu sistem pada dasarnya merupakan suatu open system. Open system (selanjutnya disebut UU Kepolisian) yang mengatur tentang hak dan . TINDAK PIDANA KHUSUS 1. Pasal 26 A UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No.31/1999 jo UU No. 20 Tahun 2001) menentukan bahwa: Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperolen dari: Memahami Kembali Delik Formil Pada Pasal 2 dan Pasal 3 UU ...
DAFTAR PERTANYAAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT … PENGADILAN NEGERI/TIPIKOR/HUBUNGAN INDUSTRIAL PALANGKA RAYA KELAS IA Kepada Yth. Bapak/Ibu/Sdr Pengguna Layanan Pada Pengadilan Negeri/Tipikor/Hubungan Industrial Palangka Raya Kelas I A Assalamu’alaikum, Wr. Wb Kami sampaikan dengan hormat, bahwa pada kesempatan ini bapak/ibu/sdr terpilih sebagai responden penelitian kami. sipuu.setkab.go.id Created Date: 6/25/2018 7:02:55 PM POLITIK KEBIJAKAN HUKUMAN MATI DI INDONESIA Tabel 3.8 Pengaturan Hukuman Mati dalam UU Pengadilan HAM Tabel 3.9 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Tabel 3.10 Pasal Pidana Mati Dalam UU No. 17 Tahun 2016 Tabel 4.1 Intrumen HAM Internasional terkait Hukuman Mati Tabel 4.2 Ketentuan Konstitusi Indonesia yang … MAKALAH TINDAK PIDANA KORUPSI (TIPIKOR) | Rabiatul Adawiyah
11 Jan 2018 Pasal 21 UU Tidak Pidana Korusi (Tipikor) menyatakan, "Setiap orang yang dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan 15 Des 2016 tesis rhaksy (Perpus).pdf Perlu digarisbawahi bahwa di dalam UU Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dan bukan tentang pengadilan tindak pidana korupsi dan pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak 19 Jul 2013 Selang tiga tahun setelah putusan MK lahirlah Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang 28 Apr 2015 Full Text PDF (3,136 kb) AbstrakBerdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Awalnya Pengadilan tindak pidana korupsi tidak dibentuk berdasarkan undang-undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hakim Pengadilan TIPIKOR 25 Feb 2016 70.pdf - Published Version Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan Pengadilan khusus yang berwenang untuk Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dimana 17 Sep 2019 DPR akhirnya menetapkan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya
UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Undang- undang (UU) No. 46 Tahun 2009 UU Nomor 46 Tahun 2009.pdf. Status.
